Back to Kompasiana
Artikel

Penghijauan

Een Irawan Putra

I was born in Arga Makmur, North Bengkulu, Bengkulu Province. Always liked the forestry issues selengkapnya

Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

REP | 05 November 2010 | 09:23 Dibaca: 15435   Komentar: 1   0

Dalam sebuah perjalanan saya selama ini, ada banyak informasi yang saya terima dan saya simpan. Salah satunya adalah hasil perjalanan saya ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah beberapa bulan yang lalu. Disana saya bertemu dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah yaitu Bapak Drs. Moses Nicodemus, MM (sekarang kabarnya sudah tidak lagi menjabat Kepala BLH). Saya menghadiri sebuah presentasi beliau di kantornya dan juga sempat melakukan wawancara beliau di ruangannya setelah presentasi tersebut.

Ada beberapa informasi yang saya dapatkan dari beliau, mulai dari kegiatan ujicoba skema REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) yang ada di Kalimantan Tengah dan ulasan mengenai Undang-undang baru tentang Lingkungan Hidup. Beliau sangat senang sekali diterbitkannya undang-undang ini, sehingga ada payung yang melindungi dan mengawasi para pejabat Lingkungan Hidup dan juga masyarakat umumnya. Permasalahan lingkungan hidup bukan permasalahan spele lagi dan permasalahan yang bisa dipandang sebelah mata.

Sudah bertahun-tahun permasalahan lingkungan hidup melanda negara kita tanpa penyelesaian. Penyakit yang sudah kronis dan sangat sulit untuk disembuhkan. Perusahaan merajalela menghancurkan hutan dan sumberdaya alam. Merusak lingkungan hidup. Menyengsarakan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang ada disekitar perusahaan. Tidak sedikit perusahaan yang berdiri tanpa Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Banyak pejabat negara dan pejabat daerah sewenang-wenang menerbitkan izin untuk perusahaan. Lobby-lobby yang menguntungkan pribadi dan golongan marak terjadi.

Kalo berbicara tentang AMDAL, bisa dichek perusahaan mana yang bener-bener membuat AMDAL dan patuh terhadap standarisasi AMDAL. Jangankan AMDAL, belum memiliki izin HGU saja (hanya mengandalkan izin prinsip dari Gubernur atau Bupati) dan belum punya IPK untuk melakukan landclearing mereka sudah berani meratakan semua pohon yang berdiri kawasan tersebut dan menggantikannya dengan tanaman kelapa sawit. Termasuk hutan adat komunitas dayak iban di Kalbar mereka hancurkan. Seperti yang saya ceritakan mengenai “Derita Desa Semunying Jaya

Terkadang hasil AMDAL juga merupakan hasil lobby-lobby perusahaan dengan para pembuat AMDAL dan pembuat kebijakan. AMDAL seringkali hanya sebuah hasil copy-paste sebuah lembaga pembuat AMDAL. AMDAL hanya sebagai lampiran surat untuk mendapatkan izin eksplorasi atau mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU).

Saya tidak tahu, apakah setelah keluarnya UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, para pembuat AMDAL, perusahaan dan aparat pemerintahan masih berani bermain-main dengan kejahatan yang mereka lakukan. Berikut saya berikan sedikit cuplikan apa saja isi UU tersebut, semoga membantu rekan-rekan dimanapun untuk mengingatkan kembali para perusahaan, aparat pemerintah bahwa sudah ada aturan tegas yang dan sanksi yang tegas jika masih melakukan pengrusakan hutan, sumberdaya alam dan lingkungan.

Semoga informasi ini bermanfaat.

Beberapa cuplikan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Beberapa cuplikan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Informasi lengkap tentang Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlingungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bisa download disini

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Santri dan Pemuda Gereja Produksi Film …

Purnawan Kristanto | | 22 October 2014 | 23:35

Kontroversi Pertama Presiden Jokowi dan …

Zulfikar Akbar | | 23 October 2014 | 02:00

[PALU] Kompasiana Nangkring Bareng BKKBN di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 15:12

Lilin Kompasiana …

Rahab Ganendra | | 22 October 2014 | 20:31

Ikuti Kompasiana-Bank Indonesia Blog …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:39


TRENDING ARTICLES

Singkirkan Imin, Jokowi Pinjam Tangan KPK? …

Mohamadfi Khusaeni | 4 jam lalu

Pembunuhan Bule oleh Istrinya di Bali …

Ifani | 4 jam lalu

Ketua Tim Transisi Mendapat Rapor Merah dari …

Jefri Hidayat | 5 jam lalu

Jokowi, Dengarkan Nasehat Fahri Hamzah! …

Adi Supriadi | 10 jam lalu

Ketika Ruhut Meng-Kick Kwik …

Ali Mustahib Elyas | 15 jam lalu


HIGHLIGHT

Tipe-tipe Tamu Undangan Pernikahan …

Hanindya Wardhani | 8 jam lalu

Maraknya Pelecahan Seksual Terhadap Anak di …

Widia Wati | 8 jam lalu

Pertolongan Kecelakaan yang Tepat …

M. Fachreza Ardiant... | 8 jam lalu

So-SIAL Media: Interaksi tanpa Intonasi …

Zulkifli Taher | 8 jam lalu

Inovasi, Kunci Indonesia Jaya …

Anugrah Balwa | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: