Back to Kompasiana
Artikel

Polusi

Daus

penulis lepas

Kejanggalan-kejanggalan Proyek Enam Jalan Tol

HL | 15 February 2013 | 08:41 Dibaca: 1088   Komentar: 0   2

13608941811889031757

Ilustrasi/ Admin (Tribunnews.com)

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelar pertemuan dengan stakeholder (para pemangku kepentingan) terkait dengan mega proyek enam jalan tol dalam kota Jakarta (29/1). Sebelumnya Gubernur Jokowi juga menggelar dengar pendapat publik soal enam jalan tol pada 15 Januari lalu. Artinya, dalam sebulan Gubernur DKI Jakarta telah menggelar dua kali pertemuan terkait proyek enam ruas jalan tol dalam kota.

Namun ada beberapa perbedaan dengan pertemuan yang digelar pertama kali (15/1) dan kedua (29/1) itu. Pertama, pada pertemuan pertama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan istilah publik hearing (dengar pendapat publik) dalam undangannya, namun pada pertemuan kedua Pemprov DKI Jakarta menggunakan istilah silaturahmi stakeholder.  Dan yang diundang pun hanya 17 orang dari pihak pro dan kontra terhadap proyek enam ruas jalan tol dalam kota. Padahal sebelumnya, pertemuan dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh banyak orang.

Kedua, pertemuan kedua yang membahas proyek enam ruas jalan tol itu dilakukan secara tertutup. Tidak ada liputan media selama proses pertemuan tersebut. Padahal pada pertemuan public hearing soal enam ruas jalan tol yang pertama dan juga soal proyek MRT (Mass Rapid Transport), bukan saja media diperbolehkan meliput jalannya pertemuan, namun juga prosesnya didokumentasikan kemudian diupload di youtube. Kini informasi mengenai pertemuan itu praktis hanya bersumber dari konferensi pers setelah pertemuan digelar.

Mungkin karena karena kharisma Jokowi yang begitu besar, bahkan beberapa orang mengatakan kharismanya sedikit di bawah mantan Presiden Soekarno, tidak ada media massa yang menanyakan kenapa ada perbedaan pola dalam pertemuan itu? Jika proyek enam ruas jalan tol dalam kota ini penting, kenapa pembahasannya hanya diserahkan kepada 17 orang saja? Mengapa pula pada pertemuan itu tidak didokumentasikan dan dipublikasikan ke situs Youtube seperti rapat-rapat lain sebelumnya? Apakah pertemuan itu bersifat rahasia sehingga tidak boleh diakses oleh publik?

Serangkaian pertanyaan itu adalah sebagian kecil dari banyak kejanggalan proyek enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta. Kejanggalan lainnya sebenarnya mulai muncul pada public hearing soal 6 jalan tol yang pertama. Pada saat public hearing itu muncul sebuah pertanyaan dari peserta yang sederhana namun tajam. Seorang peserta bertanya kepada Wakil Menteri PU “Apakah Pak Wamen (Hermanto Dardak) masih menjadi komisaris Hutama Karya?”

Sebuah pertanyaan yang sederhana namun penting karena jika di jawab pertanyaan itu mungkin akan membuka sedikit tabir konflik kepentingan di balik proyek enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta.  Bagaimana tidak, di berbagai media Wamen PU Hermanto Dardak adalah pihak yang getol mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melanjutkan proyek enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta. Bahkan Wamen PU di berbagai kesempatan nampak lebih aktif dibandingkan Menteri PU dalam mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk melanjutkan proyek itu.

Sementara, seperti diberitakan di berbagai media bahwa PT Hutama Karya adalah salah satu perusahaan yang menjadi bagian dari konsorsium Jakarta Tollroad Development (JTD). Konsorsium itu nantinya yang  akan menjadi pemrakarsa pembangunan enam ruas jalan tol.

Sayang Wamen PU Hermanto Dardak tidak menjawab pertanyaan dari salah satu peserta itu. Padahal jawaban itu sangat penting bagi publik untuk mengetahui apakah proyek pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta itu benar-benar ditujukan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas atau ada agenda tersembunyi berupa kepentingan ekonomi sempit di dalamnya. Karena Wamen PU tidak memberikan jawaban atas pertanyaan itu, misteri proyek pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota pun bertambah.

Kejanggalan berikutnya terkait proyek enam ruas jalan tol ini adalah tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Keberadaan dokumen Amdal adalah salah satu syarat yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi saat merestui proyek ini. Selain itu proyek enam ruas jalan tol ini memang berpotensi berdampak buruk bagi lingkungan hidup di Jakarta.

Studi kelayakan pembangunan jalan tol dalam kota Jakarta (PT. Pembangunan Jaya, Mei 2005)  menyebutkan bahwa setiap pertambahan jalan sepanjang 1 km di Jakarta akan selalu dibarengi dengan pertambahan kendaraan sebanyak 1923 mobil pribadi.

Padahal setiap penambahan penggunaan satu mobil saja di Jakarta, itu berarti menambah polusi udara di kota ini. Biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat pun meningkat. Pada tahun 2010, warga Jakarta membayar Rp 38,5 trilyun untuk pengobatan 6 jenis sakit/penyakit akibat pencemaran udara (US-EPA/UNEP/KLH/KPBB, 2012).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sarwo Handayani, seperti ditulis sebuah media massa (12/1) menyebutkan bahwa Amdal proyek enam ruas jalan tol dalam kota sudah selesai. Namun, di dalam  media massa yang sama pula, pernyataan itu dibantah oleh Kepala BPLHD DKI Jakarta Dian Wiwikowati. Dan  celakanya lagi BPLHD DKI Jakarta tidak diundang dalam pertemuan stakeholder proyek enam ruas jalan tol dalam kota yang kedua.

Banyaknya kejanggalan yang melingkupi proyek enam ruas jalan tol ini justru semakin meyakinkan bahwa sebenarnya proyek ini memang tidak layak bagi warga Jakarta. Banyaknya kejanggalan yang sengaja disembunyikan dari pantauan publik, seharusnya semakin meyakinkan warga Jakarta untuk menolak proyek ini.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Santri dan Pemuda Gereja Produksi Film …

Purnawan Kristanto | | 22 October 2014 | 23:35

Kontroversi Pertama Presiden Jokowi dan …

Zulfikar Akbar | | 23 October 2014 | 02:00

[PALU] Kompasiana Nangkring Bareng BKKBN di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 15:12

Lilin Kompasiana …

Rahab Ganendra | | 22 October 2014 | 20:31

Ikuti Kompasiana-Bank Indonesia Blog …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:39


TRENDING ARTICLES

Ketua Tim Transisi Mendapat Rapor Merah dari …

Jefri Hidayat | 3 jam lalu

Jokowi, Dengarkan Nasehat Fahri Hamzah! …

Adi Supriadi | 8 jam lalu

Ketika Ruhut Meng-Kick Kwik …

Ali Mustahib Elyas | 13 jam lalu

Antrian di Serobot, Piye Perasaanmu Jal? …

Goezfadli | 13 jam lalu

Mengapa Saya Berkolaborasi Puisi …

Dinda Pertiwi | 13 jam lalu


HIGHLIGHT

Mati Karena Oplosan dan Bola …

Didi Eko Ristanto | 7 jam lalu

Ketika Lonceng Kematian Ponsel Nokia …

Irawan | 7 jam lalu

Catatan Terbuka Buat Mendiknas Baru …

Irwan Thahir Mangga... | 7 jam lalu

Diary vs Dinding Maya - Serupa tapi Tak Sama …

Dita Widodo | 7 jam lalu

Nama Kementerian Kabinet Jokowi yang Rancu …

Francius Matu | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: